Categories
Main

Revisi UU Perkebunan atau Perpres

Suara dari kalangan LSM dan pakar cenderung menyatakan tidak perlu me nyusun undang-undang khusus tentang kelapa sawit. Henri Subagiyo berpen da pat, semua undang-undang berkedu duk an selevel, jadi tidak ada UU payung. “Bisa jadi menurut UU Perkelapasawitan Anda legal tapi menurut UU Kehutanan Anda tidak legal. Menurut UU Perkebunan tidak legal juga! Itu justru menimbulkan keti dak pastian bagi dunia usaha,” komen tarnya. Dalam konteks mendiagnosis persoalan, lanjut dia, sebaiknya kita memisahkan persoalan substansial, implementasi, dan enforcement. “Ada sekian ribu hektar ilegal, tidak memiliki HGU, tidak membayar pajak kepada negara, menurut saya, bukan persoalan substansial, itu bisa disele saikan pada level implementasi dan enforcement,” tandasnya. Alasan lainnya, 13 bab dari 17 bab RUU Perkelapasawitan sudah dicakup dalam UU 39/2014 tentang Perkebunan.

UU 7/2014 tentang Perdagangan, dan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Karena itu, dia mengusulkan, “Revisi saja UU Perkebunan, tambahkan klausul dalam bab peralihan khusus tentang sawit. Ini akan lebih cepat dibandingkan membuat UU baru. Membuat satu PP (Peraturan Pemerintah) saja lamanya luar biasa!” Herry Purnomo sependapat dengan Henri. Apalagi saat ini, menurut Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB tersebut, sudah ada tiga konsep Peraturan Presiden (Perpres) di meja Presiden Jokowi, yaitu ten tang penguatan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), solusi sengketa lahan, dan moratorium perluasan kebun sawit dan pertambangan. Upaya penguatan sertifikasi ISPO agar diakui kalangan internasional, lanjut Herry, sebaiknya berkaca pada Sistem Veri fikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang sukses menjadikan produk kayu kita melenggang di pasar Eropa. Konsep Perpres kedua, “Ini akan menyelesaikan sengketa lahan di kawasan hutan bagi kawan-kawan pekebun kecil. Isunya seperti land amnesty.

Sekarang ini kondisinya lost-lost, 6 jutaan hektar tidak bayar pajak, tidak produktif karena di pelihara ala kadarnya. Kita akan ubah menjadi win-win, ada legalize for time being (legalisasi sementara) selama se tengah atau satu siklus sehingga ada ke pastian hu kum. Jadi petani mau memu puk tanamannya. Setelah itu, yang tadi nya hutan produksi dikembalikan. Yang semula hutan lindung atau taman nasio nal, secepatnya dikembalikan. Jadi menurut saya pribadi, levelnya bukan UU, tapi cukup prepres,” simpul Herry.